Politik Myanmar

Myanmar
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan
Myanmar
Konstitusi
  • Mahkamah Konstitusi
    Ketua: Myo Nyunt
Pemerintahan
  • Presiden (daftar)
    Win Myint
  • Penasihat Negara
    Aung San Suu Kyi
  • Wakil Presiden
    Myint Swe (First)
    Henry Van Thio (Second)
  • Kabinet
Legislatif
  • Dewan Nasional (Myanmar)
  • DPR
  • Oposisi
  • Partai Politik
    • USDP
    • NLD
    • SNDP
    • NUP
    • NDF
    • RNDP
Mahkamah Agung
  • Hakim Agung
    Htun Htun Oo
Pemilu
    • Pemilu: 2010
    • 2015
Pembagian Administratif
Topik yang berhubungan
  • Hubungan Luar Negeri
  • Hak Asasi
    Komnas HAM
  • Masalah Penamaan
  • Perdana Menteri (1948–2011)
  • Negara lainnya
  • Atlas
  • l
  • b
  • s

Myanmar (juga dikenal sebagai Burma adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik parlementer berdasarkan pada Konstitusi Myanmar tahun 2008 . Economist Intelligence Unit memberikan peringkat Myanmar sebagai hybrid regime pada tahun 2016. Militer Myanmar menguasai mayoritas kursi pemerintahan, meskipun kekuasaan Kediktatoran Militer Myanmar berakhir.[1]

Referensi

  1. ^ solutions, EIU digital. "Democracy Index 2016 – The Economist Intelligence Unit". www.eiu.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-12-01. 
  • l
  • b
  • s
Politik di Asia
Negara
berdaulat
Negara dengan
pengakuan terbatas
  • Abkhazia1
  • Republik Artsakh1
  • Ossetia Selatan1
  • Palestina
  • Siprus Utara1
  • Republik Tiongkok
Dependensi dan
wilayah lain
  • Kepulauan Cocos (Keeling)
  • Hong Kong
  • Makau
  • Pulau Natal
  • Wilayah Samudra Hindia Britania
1 Terkadang dimasukkan ke Eropa, tergantung definisi perbatasan. 2 Terkadang dimasukkan ke Oseania. 3 Negara lintas benua.